Selamat datang di bungeko.com, catatan online Eko Nurhuda.

Minggu, 16 Oktober 2011

SAAT yang ditunggu-tunggu itupun tiba. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aka SBY mengumumkan nama-nama sejumlah pejabat baru di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kalau ada 'nama baru' berarti bakal ada 'nama lama' yang digeser. Kalau tidak, kemungkinan besar 'nama baru' itu menjadi pendamping 'nama lama'. Nah, menariknya dari seorang SBY, semua kemungkinan tersebut bisa terjadi sekaligus.

Ya, ada nama baru di KIB II, tapi nama lama tetap bertahan.

SBY seolah tahu cara menciptakan drama dalam sinetron politiknya. Alih-alih langsung mengumumkan seluruh nama-nama baru anggota kabinetnya, Pak Beye memilih memperpanjang ketegangan partner-partner koalisinya dengan mengesahkan posisi wakil menteri dulu.

Maklum, posisi ini dipandang tidak begitu strategis sehingga tak kurang menarik minat Parpol untuk menitipkan kadernya. Namun, namanya saja SBY, selalu saja punya cara untuk memikat partner politik. Meski tak mentereng, jabatan wakil menteri nyatanya cukup untuk dijadikan alat pengikat agar 'mitra bisnis' tak lari.

Alasan lain, molornya pengumuman menteri baru bisa jadi dikarenakan Pak Beye dan rekan-rekan bisnis dagang sapinya butuh waktu lebih banyak untuk bernegosiasi.

Oops, ada yang tersinggung nih dibilang berdagang sapi. Tapi coba lihat Partai Keadilan Sejahtera yang terang-terangan menyatakan bahwa sikap PKS di koalisi ditentukan oleh hasil reshuffle yang dilakukan SBY. PKS bahkan sudah mengancam, satu menteri PKS dilengserkan, maka semua orang PKS di kabinet bakal mundur.

Hmmm...

Anggaran Negara Membengkak
Ya, PKS memang yang paling alot sikapnya. Kabar pelengseran Menkominfo yang juga eks Presiden PKS, Tifatul Sembiring, membuat partai berlambang ka'bah ini pasang benteng tinggi-tinggi.

Bahkan, konon molornya jadwal reshuffle dikarenakan SBY masih menunggu sikap PKS. Whatever, yang jelas apa yang sudah dilakukan SBY dengan menunjuk sejumlah wakil menteri adalah sebuah bentuk kompromi politik yang nyata. Tak ada itu kepentingan rakyat. Kalau memang menterinya tak becus, copot saja!

Satu hal yang pasti dari penunjukkan wakil-wakil menteri adalah membengkaknya anggaran pengeluaran negara. Seperti kata Megawati, pos wakil menteri tentu butuh biaya. Setidaknya gaji, ruangan baru, kendaraan dinas baru, asisten baru, dll.

Nah, apa tidak membengkak anggaran negara dibuatnya? SBY juga seperti menjilat ludah sendiri soal efisiensi anggaran yang sempat ia pidatokan dalam berbagai kesempatan. OMDO (omong doang) atau NATO (no action talk only) nih?

Kalau pengamat politik UI Andrinof Chaniago di detikcom mengatakan satu-satunya menteri yang pantas diberi wakil adalah Menlu, saya punya pendapat lain.

Menurut saya, satu-satunya pembantu presiden yang butuh wakil adalah Wakil Presiden Boediono. Sebagai Wapres, tentu beliau punya kesibukan yang tak terhingga. Diundang ke sana, diundang ke sini, karena tak ada waktu akhirnya tak semua bisa dihadiri. Karena itu, rasanya sangat diperlukan seorang atau beberapa orang wakil wakil-presiden.

Bagaimana, Pak Beye? Saya rasa ketimbang mengangkat sejumlah wakil menteri, sebaiknya angkatlah Wakil Wakil Presiden. Hehehe...


Protected by Copyscape
« Selanjutnya
Sebelumnya »

0 komentar:

Poskan Komentar